Komputer Forensik, Sejarah dan Latar Belakang

Di Indonesia sendiri sebenarnya komputer forensik sudah muncul cukup lama. Hal ini ditandai dengan keluarnya UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2008. Dijelaskan disana bahwa Barang Bukti Digital sudah bisa dianggap sebagai Alat Bukti Sah di pengadilan. Secara tertulis,menurut Pasal 5 UU No. 11/2008 tersebut diatas menyebutkan bahwa “informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Saat ini teknologi komputer dapat digunakan sebagai alat bagi pelaku kejahatan komputer : seperti pencurian, penggelapan uang, pemalsuan uang, pembobolan rekening bank, pembobolan kartu kredit dan lain sebagainya. Barang bukti yang berasal dari komputer telah muncul dalam persidangan hampir 30 tahun yang lalu. Awalnya, hakim menerima bukti tersebut tanpa membedakannya dengan bentuk bukti lainnya. Namun seiring dengan kemajuan teknologi komputer, perlakuan tersebut menjadi membingungkan dan perlu adanya penanganan khusu untuk bukti digital.

Bukti yang berasal dari komputer sulit dibedakan antara yang asli ataupun salinannya, karena berdasarkan sifat alaminya, data yang ada dalam komputer sangat mudah dimodifikasi. Cukup dengan pemeroses barang bukti secara digital, maka isi dan barang bukti kejahatan bisa diubah. Pengubahan secara digital ini tidak akan terlihat dengan mata telanjang. Proses pembuktian tindak kejahatan tentunya memiliki kriteria kriteria, demikian pula dengan proses pembuktian pada bukti yang didapat dari komputer.

Diawal tahun 1970an Kongres Amerika Serikat mulai merealisasikan kelemahan hukum yang ada dan mencari solusi terbaru yang lebih cepat dalam penyelesaian kejahatan komputer. Waktu itu perlu beberapa waktu yang cukup lama untuk membuktikan sebuah bukti digital itu valid. US Federals Rules of Evidence 1976 menyatakan permasalahan tersebut. Hukum lainnya menyatakan permasalahan tersebut adalah :

  1. Economic Espionage Act, 1996, berhubungan dengan pencuian rahasia dagang.
  2. The Electronic Comunications Privacy Act 1986, berkaitan dengan penyadapan peralatan elektronik.
  3. The Computer Security Act 1987 (Public Law 100-235), berkaitan dengan keamanan sistem komputer pemerintah.

Sebenarnya , dengan adanya komputer forensik ini, dari sisi hukum bisa dijelaskan seputar digital artefak yakni sistem komputer, media penyimpanan (harddisk atau CD-ROM), dokumen elektronik (E-mail atau gambar JPEG) atau paket – paket data yang bergerak melalui jaringan komputer.

Sumber : Buku “Tutorial Interaktif Instalasi Komputer Forensik Menggunakan Aplikasi Open Source” , 2012, Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo

Please like & share:

About

> Governance Officer > Blogger from Semarang, Indonesia > (Pingin Jadi) Writer > Lecturer

2 thoughts on “Komputer Forensik, Sejarah dan Latar Belakang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *