Cyber Crime dan Cyber Law di Indonesia

cyberlaw

Sempat terkejut dengan yang dipaparkan pada Harian Kompas pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 halaman 27.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2013 telah ada 601 kasus cyber crime atau kejahatan di dunia maya yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) . Atau jika di rata – rata ada 50 kejadian perbulan.
Sedangkan di tahun 2014 ini, sampai bulan September 2014, rata – rata ada 70 kasus cyber crime yang dilaporkan dan ditangani oleh Polri. Cukup miris. Artinya ada peningkatan sebesar 40% per tahun. Itu kasus yang dilaporkan. Jika ditambah dengan kasus yang tidak dilaporkan, tentu jumlahnya jauh diatas itu.

Salah satu penyebab bertambahnya kasus cyber crime adalah semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia. Jumlahnya terus berkembang dalam angka yang sangat fantastis. Ini merupakan efek dari semakin murahnya koneksi internet dan semakin murahnya harga gadget untuk mengakses internet.
Satu kasus yang masih hangat pada bulan ini (Nopember 2014) adalah ditangkapnya seorang pemilik akun twitter yang dipergunakan untuk melakukan pemerasan. Beberapa waktu lalu terjadi kasus Nigerian Scammer yang telah merugikan hingga milyaran rupiah. Padahal pelaku Nigerian Scammer ini hanya berbekal cara pencegatan email saja.
Yang tak kalah hebohnya adalah kasus jual beli data privat, penculikan remaja lewat aplikasi Facebook, upload materi pornografim dan pembajakan akun Facebook milik salah satu pimpinan parlemen di Indonesia.

Rata – rata cyber crime yang terjadi di Indonesia masih belum terlalu canggih dari sisi teknologi informasi. Masih sangat mudah diungkap oleh pihak penegak hukum. Hal ini karena sebenarnya tipe kejahatannya tergolong sudah lama ada. Contohnya pencemaran nama baik, pemerasan dan penculikan. Hanya saja media atau alat bantunya memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet.

Sebenarnya sudah banyak hukum yang dipergunakan untuk memerangi cyber crime di Indonesia. Seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Juga Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang didalamnya banyak terdapat “bau” cyber law –nya. Simak saja Pasal 362 KUHP yang dapat dikenakan untuk kasus carding, Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, atau Pasal 335 KUHP yang terkait kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Juga Pasal 311 KUHP yang bisa dipergunakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet, Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia, Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi, Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang, dan Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain.

Sudah banyak kan?

Yang masih diperlukan adalah alat bantu untuk cyber law tersebut diatas. Salah satu alat bantu adalah ahli Digital Forensik. Saat ini, Indonesia masih perlu banyak ahli digital forensik. Atau Cyber Army. Saat ini cyber army belum berkembang di Indonesia, walau bibitnya sudah mulai muncul. Cyber army ini juga cukup penting saat ada cyber war nanti yang menyerang Indonesia.

Cyber law sudah ada walau masih perlu dibenahi disana sini untuk mengimbangi perkembangan cyber crime di Indonesia. Butuh banyak sumber daya manusia dibidang cyber law seperti ahli digital foreksik dan cyber army.
Tertarik jadi ahli digital

Please like & share:

About

> Governance Officer > Blogger from Semarang, Indonesia > (Pingin Jadi) Writer > Lecturer

4 thoughts on “Cyber Crime dan Cyber Law di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *